KEBIJAKAN JEPANG DALAM BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL

ABDULLAH / PIS

Dalam bidang ekonomi, Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang pada intinya terpusat pada tujuan mengumpulkan bahan mentah untuk industri perang. Ada dua tahap perencanaan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu tahap penguasaan dan tahap menyusun kembali struktur. Pada tahap penguasaan, Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk dikelola oleh pihak swasta Jepang, misalnya, Meiji Seilyo Kaisya dan Okinawa Seilo Kaisya. Adapun dalam tahap restrukturisasi (menyusun kembali struktur), Jepang membuat kebijakan-kebijakan berikut.
a Sistem autarki, yakni rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang.
b. Sistem tonarigumi, yakni dibentuk organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10 – 20 KK untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang.
c. Jepang memonopoli hasil perkebunan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh gunseikan.
d. Adanya pengerahan tenaga untuk kebutuhan perang. Sebagai usaha penunjang kebutuhan perang, Jepang memberlakukan mobilitas sosial yang meliputi:
a. pelaksanaan kinrohoshi atau latihan kerja paksa,
b. pelaksanaan romusa atau kerja paksa tanpa bayar selamanya, dan
c. pembentukan tonarigumi atau organisasi rukun tangga.
Untuk membangun mentalitas, ditanamkan seiskin atau semangat serta bhusido atau jalan ksatria yang berani mati, rela berkorban, siap menghadapi bahaya,
dan menjunjung tinggi keperwiraan. Bentuk-bentuk organisasi kemiliteran yang dibentuk
Jepang sebagai berikut.
a. Seinendan, yaitu barisan pemuda yang berumur 14 – 22 tahun.
c. Iosyi Seinendan, yaitu barisan cadangan atau seinendan putri.
c. Bakutai, yaitu pasukan berani mati.
d. Keibodan, yaitu barisan bantu polisi yang anggotanya berusia 23 – 35 tahun. Barisan ini di Sumatra
disebut Bogodan dan di Kalimantan disebut Borneo Konon Hokokudan.
e. Hisbullah, yaitu barisan semimiliter untuk orang Islam.
f. Heiho, yaitu pembantu prajurit Jepang yang anggotanya berusia 18– 25 tahun.
g. Jawa Sentotai, yaitu barisan benteng perjuangan Jawa.
h. Suisyintai, yaitu barisan pelopor.
i. Peta atau Pembela Tanah Air, yaitu tentara daerah yang dibentuk oleh Kumakichi Harada berdasarkan Osamu Serei No. 44 tanggal 23 Oktober 1943.
j. Gokutokai, yaitu korps pelajar yang dibentuk pada bulan Desember 1944.
k. Fujinkai, yaitu himpunan wanita yang dibentuk pada tanggal 23 Agustus 1943. Jabatan-jabatan militer yang dapat diperoleh setelah seseorang menamatkan pendidikan adalah sebagai berikut.
a. Daidanco (komandan batalyon), dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat, seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama, pamong praja, politikus, dan penegak hukum.
b. Cudanco (komandan kompi), dipilih dari kalangan mereka yang telah bekerja, namun belum mencapai pangkat yang tinggi, seperti guru dan juru tulis.
c. Shodanco (komandan peleton), umumnya dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan pertama atau sekolah lanjutan atas.
d. Budanco (komandan regu), dipilih dari kalangan pemuda yang lulus sekolah dasar.
e. Giyuhei (prajurit sukarela), dipilih dari kalangan pemuda yang masih setingkat sekolah dasar.

DAFTAR PUSTAKA
Wardaya.2009. Cakrawala Sejarah SMA/MA Kelas XI (Bahasa)


DITERBITKAN PADA 10/09/2013 07:56:00 PM


dan Anda sedang membaca makalah JEPANG dengan judul KEBIJAKAN JEPANG DALAM BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL. Anda bisa bookmark Website Ajaran Agama Islam ini dengan URL http://islam.infoberguna.com/2013/10/kebijakan-jepang-dalam-bidang-ekonomi.html. See you.... :-) Ajaran Agama Islam

0 blogger-facebook:

Post a Comment