MALARI (MALAPETAKA LIMA BELAS JANUARI)

EGGI MAKHASUCI / SI5


A.    Setting Sosial Akhir Tahun 1973-An
Setelah mengambil kekuasaan di tahun 1966, Soeharto berangsur-angsur mengukuhkan kedudukannya sendiri dengan jalan menggeser kaum pembangkang yang kuat dari kedudukan-kedudukan pimpinan dalam tentara. Lawannya yang  paling utama,  Jenderal  Nasution telah disingkirkan ke dalam kedudukan sipil  yang terhormat,  dalam kalangan jenderal  muda seperti Kemal  Idris, Dharsono,dan Sarwo Edhi telah dikotakan kedalam tugas non-militer. Komando-komandi militer daerah diisi dengan perwira yang tidak mempunyai cukup pendukung pribadi, sehingga dengan begitu bergantung sepenuhnya kepada kepemimpinan Soeharto. Sementara kalangan Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan kepolisian yang sebelumnya independen, telah diintegrasikan dengan Angkatan Darat, dibawah komando Jenderal Panggabean, panglima ABRI dan seorang pendukung Soeharto. Walaupun sebagian besar penasehat-penasehat terkuat Soeharto diambil dari lingkungan-lingkungan divisinya sendiri, Divisi DIponegoro dari Jawa Tenggah, dia pun sangat berhati-hati dalam memelihara jaminan divisi-divisi lainnya juga mempunyai wakil dikalangan elite militer. Maka sebagai kepala Organisasi Keamanan KOPKAMTIB, ditunjuk Jenderal Sumitro, dari divisi Brawijaya di Jawa Timur. Sedangkan Let Jen Sutopo Juwono dari Divisi Siliwangi di Jawa Barat mengepalai Badan Intelejen (BAKIN).
Perwira-perwira militer baik dalam pemerintahhan sipil maupun militer keduanya diberi ijin untuk berkecimpung secara langsung atau tidak langsung kedalam perusahaan pribadi, yang dengan sendirinya perusahaan-perusahaan ini apabila berurusan dengan birokrasi pemerintahan diberi pelayanan dengan baik seperti dalam hal mendapatkan lisensi memperoleh kredit, mengadakan kontrak-kontrak dan fasilitas lainnya. Kemampuan rezim Soeharto untuk menyediakan hadiah-hadiah yang besar kepada pendukung-pendukungnya itu dimungkinkan oleh adanya modal asing yang mengalirmasuk secara besar-besaran, disebabkan pula karena pengusaha-pengusaha asing itu mengetahui bahwa usahanya itu akan berhasil apabila berhubngan dengan oppartner-parrtner pengusaha Indonesia, yaitu yang mempunyai hubungan dengan kaum militer. Selanjutnya keuntungan yang menanjak keras dibidang minyak akhir-akhir ini telah memperkuay adanya bobot kepemimpinan pemerintah untuk memperluas ruang lingkupnya. Diperkirakan penghasilan minyak Indonesia pada tahun 1975 akan naik milyaran dolar dari hasilnya pada tahun 1972-1973.
Yang memetik keuntungan-keuntungan terbesar dari sistem tersebut dngan sendirinya adalah mereka yang beradas di pusat pimpinan pemerintah. Gejala tersebut tampak dengan sendirinya pada sikp perbuatan presiden dan mereka yang terdekat. Kegiatan bisnis Soeharto sendiri telah mengakibatkan dia dahulu dipecat dari jabatan Panglima Diponegoro, pada tahun 1959, yaitu waktu ia terlibat dalam penyelundupan-penyulundupan dengan alasan untuk mengumpulkan dana bagi kesejahteraan anak buahnya.
Istri presiden, Nyonya Tien Soeharto, juga menjadi tokkoh penting dalam dunia perdagangan komersil, dimana dia memperoleh sebutan sebagai "Nyonya Tien Prosen", karena ia terlibat dalam perusahaan Astra yang mengimport mobil-mobil Toyota, perusahaan tepung Bogasari, perusahaan kain batik Keris, perusahaan Sahid, yang bekerja di berbagai bidang dan sebuah proyek kehutanan yang besar di Kalimantan.Contoh dari keluarga Presiden Soeharto diikuti oleh kalangan elite militer. Dalam suatu wawancara yang terus terang dengan waartawan majalah TIME. Let Jen Ibnu Sutowo, Direktur Utama darii perusahaan minyak negara Pertamina membantah menyebutkan bahwa kekayaannya pribadi diperoleh dari perusahaan negara yang dikepalainya. Jenderal-jenderal lainnya yang dekat dengan presiden, seperti LetJen Soeryo dan Mayjen Soedjono Hoemardani mempunyai saham-saham yang serupa dan keduanya terlibat dalam perusahaan-perusahaan besar.
Dalam tahun yang terakhir kenaikan penanaman modal asing telah menambah unsure ketiga terhadap kerja sama tersebut, berupa pendirian Joint Venture oleh perusahaan asing dengan perusahaan yang dijalankan oleh orang-orang Cina yang dibacking. Sementara jumlah nilai penanaman modal Amerika telah melebihi  modal Jepang, penanaman pokoknya ditunjukan dalam perusahaan-perusahaan pertambangan di pulau-pulau luar Jawa, di pihaklain penanaman modal Jepang darahkan tidak hanya kepada eksploitasi bahan mentah/tembakau, tetapi juga terhadap perusahaan-perusahaan pembuatan barang, sehingga dengan demikian jumlah proyek-proyek Jepang melampaui proyek-proyek negara lain.
Pabrik-pabrik Indonesia yang kecil menghadapi banyak saingan yang lebih efisien, khususnya di bidang perusahaan tekstil, menjadi lumpuh dan mati sedangkan para buruhnya yang kehilangan pekerjaan dari pabrik-pabrik yang mempergunakan banyak buruh tersebut tidak dapat disedot dalam perusahaan-perusahaan baru yang mengutaakkan banyak modal. Maka jurang antara kaya dan miskin makin lebar disebabkan karena golongan komprador Indonesia menerima cara-cara pembagian konsumsi dari partner-partner asing mereka sedangkan pengangguran kota tetap pada tingkat tinggi. Meskipun terdapat kenaikan yang menyolok sebesar 7%pertumbhan GNP, bagian terbesar rakyat di desa maupun kota tidak berhasil turut menikmati buah kenaikan ekonomi yang pesat, sedangkan kalangan kaya memamerkan kekayaannya. Bahwa sector pertumbuhan dalam ekonomi semakin jatuh dbawah pengawasan asing, dan barang-barang dari luar negeri semakin membanjiri kalangan konsumen maka bukan kaum miskin saja yang membenci perubahan tersebut, tetapi juga kalanga berpendidikan dalam golongan menengah dan para mahasiswa mulai merasakan hidup dibawah kolonialisme yang baru, dimana kepentingan Indonesia dinomor uakan terhadap kepentingan asing, khsusnya bangsa Jepang menjadi sasaran utama kebencian tersebut.
Barang-barang produksi Jepang yang menguasai pasaran konsumsi dilambangkan oleh reklame neon yang menerangi sepanjang jalan-jalan Jakarta sepanjang malam, termasuk reklame TOYOTA dan SANYO yang raksasatertumpang diatas gedung beingkat tinggi di Jakarta. Selama ketidakpuasan dan frustasi hanya terbatas pada pengusaha-pengusaha  pribumi, para mahasswa dan kaum miskin, maka stabilitas keamanan tidak terancam bahaya. Namun tanda-tanda menunjukkan bahwakejengkelan telah meluaskedalam Angkatan Bersenjata pula. Jika bbanyak perwira-perwira yang menduduki jabatan-jabatan yang memungkinkan mereka menumpuk kekayaan pribadi secara besar-besaranmaka dengan dengan sendirinya terbukti ada golongan-golongan tertentu yang menikmati keadaan sekarang.
Sementara perwira-perwira tingkat tertinggi dan mereka yang ditugaskan dalam kedudukan-kedudukan administrative dan keuangan menjadi makmur, maka pihak lain dalam kalangan menengah dan bawahan mengalami kesulitan-kesulitan ekkonomi yang serupa diderita kalangan menengah dan bawah golongan sipil. Selanjutnya banyak perwira-perwira dan prajurit-prajurit  yang turut serta dalam angkatan bersenjata selama revolusi mewalan Belanda sekarang menghadapi pensiun.Terlihat bahwa perwira-perwira muda angkatan bersenjata yang mendapat pendidikan di akademi militer menjadi sangat kecewa dengan kegiatan-kegeiatan bisnis yang semakin meluas di kalangan yang lebih tua dan memnyebabkan tentara disoroti dengan kebencian oleh masyarakat.
Dalam memimpin negara, Soeharto dengan sepenuhnya mengandalkan kelompok kecil pembantu-pembantu pribadinyda (ASPRI), yang mempunyai kekuasaan besar melebihi kekuasaan menteri dalam cabinet. Tiga dari ASPRI yang terkenal adalah Mayjen Ali Moertopo, Mayjen Soedjono Hoemardani, dan Letjejn Soeryo, yang merupakan kawan-kawan sejak lama. Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani telah turut serta sebagai pembantu dalam staf di Jawa Tengah selama tahun 1950an, dan kemkudian pindah ke Jakarta sewaktu Soeharto diberhentikan di tahun 59, sedangkan Soeryo berhubungan dekat dengan Soeharto dalam awal 1960 an. Soeryo dan Soedjono Humardani keduanya berpengalaman di bidang mencari dan mengumpulkan dana untuk keperluan tentara, terlibat dalam urusan keuangan dengan perusahaan-perusahaan Cina Asing, sedangkan Ali Moertopo sebagai kepala OPSUS (Operasi Khusus), telah melakukan karya-karya politik berturut-turut dengan sukses, termasuk kontak-kontak rahasia yang dilakukannya dengan Malaysia sewaktu dilancarkannya konfrontasi, pungutan suara pendapat rakyat (PAPERA) di tahun 1969 di Irian Barat, serta kemanangan Golkar dalam pemilu 1971.
Kecerdikan dibidang keuangan dan politik para jenderal Aspri ini ditentang oleh benyak perwira-perwira yang masih aktif dalam dinas ataupun perwira-perwira lebih tua yang disingkirkan dari dari kelompok yang melindungi Soeharto. Sementara Pangab jend M.Panggabean berhubungan sangat erat dngan kelompok Aspri, maka wakilnya Jend Soemitro, semakin hari semakin diakui sebagai juru bicara dari pihak  militer"professional" dalam lingkungan Departemen HANKAM. Sebagai wakil pangab dan pangkopkamtib, sumitro mempunyai kekuasaan resmi resmi yang luas dan hubungannya yang teratur dengan panglima-panglima daerah yang bertindak sebagai pelaksana khusus Kopkamtib daerah mereka masing-masing.Meskipun para perwira AD pada umumnya tidak menolak bahwa rekan-rekan mereka berhubungan dalam kegiatan perdagangan dengan orang-orang cina, dan orang asing, mereka prihatin juga dan merasa perlu bertanggung jawab ketika penumpukan keuntungan secara menyolok telah mengakibatkan demonstrasi-demonstrasi, atau ketika salah urus masalah beras pangan, yang sebagian besar pangan, yang sebagian besar berasal dari akum "abangan" dalam masyarakat,tidak bersimpati khusus terhadap masyarakat muslim, tetapi merek ini menjadi sangat khawatir setelah tindakan-tindakan yang diatur oleh kelompoknya Ali moertopo memancing timbulnya huru-hara dari kaum muslim.
Selanjutnya kalangan militer "profesional" yang senior dalam HANKAM lebih menyukai mempunyai hubungan yang lebih erat dengan AS, karena AS memberikan bantuan militer yang semakin bertamabah jumlahnya. Sedangkan Sudjono Hurmardani dan Ali Moertopo lebih condong untuk mengandalakan kenaikan keuntungan minyak yang semakin hebat, untuk membebaskan Indonsia dari barat dan telah memainkan gagasan "poros-tokyo-jakarta-canberra".Persaingan antara kelompok Aspri dan kelompok Hankam menjelma sebagian besar pada terjadinya geser-menggeser dalam lingkungan dalam (intra-elite) berebut jabatan/kedudukan. Setelah sukses Ali Murtopo dalam membentuk golkar menjadi salah satu kekuatan pemilu yang efektif dalam tahun 1971, maka para jenderal bertindak dengan cepat untuk mencegah jangan sampai  golkar menjadi landasan extra bagi Ali Murtopo, dan ketika kongres pertama golkar diselenggarakan dalam bulan September 1973, akhirnya jabatan-jabatan didalamnya terbagi dua samakuat antara pendukung dua kelompoktersebut. Begitu juga halnya ketika Ali Moertopo berusaha keras agar calon-calonnya menggantikan keddudkan para teknokrat dalam cabinet awla tahun 1973, kalangan hankam telah memveto rencana tersebut dan cabinet secara substabsial tidaklah berubah, sebaliknya waktu jendral Suhud diangkat sebgai panglima Kopkamtib, maka soehato menetapkan yang lain,yaitu laksamana Sudomo, seorang kawan lama yang telah mempunyai hubungan erat denag Ali murtopo. Perebutan kekuasaan di lingkungan AD itu juga tercrmin di daerah-daerah dimana pewira-perwira saling bersaing memperjuangkan gubernur-gubernur.
Dalam pertengahan tahun yang kedua dalam tahun 1973 udara politik di Jakarta mengalami perubahan yang mengesankan. Pada pertengahan tahun itu terdapat perasaan yang mendalam bahwa cengkeraman golongan elite terhadap negara akan berlanjut terus tanpa batas.Pertanda pertama tentang adanya suasana baru adalah setelah terjadiya huru hara anti Cina yang besar di Bandung,  yang menunjukkan saja adanya pertentangan dari kaum miskin kota, tetapi juga menandakan ketika tentara tidak mengambil tindakan-tindakan keras untuk menumpas huru-hara tersebut, bahwa ketidak puasaan telah meluas di  kalangan golongan bawah tentara sendiri. Bersamaan dengan itu pula semangat pemebrontakan berkobar di kalangan masyarakat Islam sebagai reaksi terhadap suatu rencana  undang undang perkawinan yang "sekuler"  yang menandakan bahwa kendati pun  partai-partai politik sudah dihanurkan namun oposisi dari kaum sipil tidak dapat diabaikan sama sekali dan sewatu-waktu dapat digerakkan untuk melawan pemerintah.
Huru-hara di Bandung pada tanggal 3 agustus 1973 adalah cetusan anti cina yang paling seius dalam jaman orba sebagai akibat dari terjadi suatu insiden kecelakaan kecil yang melibatkan seorang cina,kemudian sumbu huru-hara berkobar mulai pukul 16.00 sampaipukul 01.00 malam berupa suatu pernyataan penentangan dari kaum miskin kota bandung terhadaporang-orang cina kaya dari dunia perdagangan dengan mengahncurkan lebih dari1500 buah took-toko dan rumah-rumah termasuk hampir semua pertokoan yang ada dikota tersebut.Huru-hara itu membuktikan bahwa masa kota tidak termasuk mereka yang sudah menikmati hasil-hasil dari program pembangunan pemerintah, tetapi segi yang paling mencolok adalah tidak berhasilnya tentara bergerak untuk menindas kaum perusuh. Pasukan tentara tidak muncul sama sekali sampai sudah hampir larut sore dan kemudian mereka pun tidak mengambil tindakan-tindakan tegas terhadapkaum perusuh tersebut. Kesimpulan daripada itu tidak bisa lain, bahwa anggota-anggota tentara di jawabarat sedikitnya bersimpati kepada kaum perusuh tersebut, dan bahwa terdapat desas-desus bahwa sebagian turut serta melakukan perusakan-perusakan dan peramokan-perampokan. Walaupun pemerintah mengecam dan munuduh 'gerakan bawah tanah kaum komunis' tetapi adanya19  anggota Siliwangi yang ditahan, termasuk diantaranya 2 orang letkol dan beberapa perwira lainnya begitu juga beberapa orang dari pemimpin sipil "Angkatan Muda Siliwangi" yang didukung oleh militer siliwangi.
Persaingan antara kelompok Aspri dan kelompok Hankam menjelma sebagian besar pada terjadinya geser-menggeser dalam lingkungan dalam (intra elite) berebut jabatan/kedudukan. Setelah sukses Ali Murtopo dalam membentuk Golkar menjadi salah satu kekuatan Pemilu yang effektif dalam tahun 1971, maka para jenderal bertindak dengat cepat untuk mencegah jangan sampai Goikar menjadi landasan Extra bagi Ali Murtop, dan ketika konggres pertama Golkar diselenggarakan dalam bulan September 1973, akhirnyajabatan-jabatan didalamnya terbagi dua sama kuat antara pendukung dua kelompok tersebut. Begitu juga halnya ketika Ali Murtopo berusaha keras agar calon-calonnya menggantikan kedudukan para teknorat dalam kabinet diawal 1973, kalangan Hankam telah memveto rencana tersebut dan kabinet secara substansial tidaklah berubah, sebaliknya waktu Jendral Suhud diangkat sebagai Panglima Kopkamtib, maka Soeharto menetapkan yang lain yaitu Laksamana Sudomo, seorang kawan lama yang telah mempunyai tali hubungan erat dengan Ali Murtopo. Perebutan kekuasaan dilingkungan Angkatan darat itu juga tercermin didaerah-daerah dimana perwira-perwira saling bersaing memperj uangnkan gubernur-gubernur.
Dalam pertengahan tahun yang kedua dalam tahun 1973 udara politik di Jakarta mengalami perubahan yang mengesankan. Pada pertengan tahun itu terdapatkan perasaan yang mendalam bahwa cengkeraman golongan elite terhadap negara akan berlanjut terus tanpa batas, tetapi selama beberapa bulan berikutnya persangkaan tersebut tiba-tiba mendapat tantangan.Pertanda pertama tentang adanya suasana baru adalah setelah terjadinya huru-hara anti Cina yang besar di Bandung, yang menu njukkan saja adanya penetangan dari kaum miskin kota, tetapi juga menandakan ketika tentara tidak mengambil tindakan2 keras untuk menumpas huru-hara tersebut, bahwa ketidak puasan telah meluas di kalangan golongan bawah tentara sendiri. Bersamaan dengan itu pula semangat pemberontakan berkobar dikalangan masyarakat Islam sebagai reaksi terhadap suatu rencana Undang2 perkawinan yang "Sekuler" yang menandakan bahwa kendatipun partai-partai politik sudah dihancurkan, namun oposisi dari kaum sipil tidak dapat diabaikan sama sekali dan sswaktu-waktu dapat digerakkan untuk melawan pemerintah.
Huru-hara di bandung pada tanggal 3 Agustus 1973 adalah suatu cetusan anti Cina yang paling serius dalam jaman orde baru sebagai akibat dari terjadinya suatu insiden kecelakaan kecil yang melibatkan seorang Cina, kemudian sumbu huru-hara berkobar mulai pukul 16.00 sampai pukul 01.00 malam berupa suatu pernyataan penentangan dari kaum miskin kota bandung terhadap orang2 cina kaya dari dunia perdagangan, dengan menghancurkan lebih dari 1500 buah toko2 dan rumah2 termasuk hampir semua pertokoan yang ada di kota tersebut.Huru-hara itu sekali lagi membuktikan bahwa masa kota tidak termasuk mereka yang sudah menikmati hasi!2 dari program pembangunan pemerintah, tetapi segi yang paling menyolok adalah tidak berhasilnya tentara bergerak untuk menindas kaum perusuh. Pasukan tentara tidak muncul sama sekali sampai sudah hampir larut sore dan kemudian mereka pun tidak mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap kaum perusuh tsb. Kesimpulan dari pada itu tidak bisa lain, bahwa anggota-anggota  tentara di  Jawa Barat sedikitnya besimpati pada kaum perusuh tsb, dan bahwa terdapat desas-desus bahwa sebagian turut serta melakukan perusakan dan perampokan. Walaupun pemerintah mengecam dan menuduh "Gerakan bawah tanah kaum Komunis" tetapi adanya 19 (sembilan belas) anggota Siliwangi yang ditahan, termasuk diantaranya 2 orang Letkol dan beberapa perwira lainnya, begitu juga beberapa orang dari pemimpin sipil "Angkatan Muda Siliwangi" yang didukung oleh Militer Siliwangi.
Tampaknya elemen-elemen suku Sunda dalam divisi Siliwangi telah menggalakkan terjadinya huru-hara tersebut sebagai suatu cara untuk memprotes terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang menguntungkan Cina dan penanam modal asing dengan mengorbankan penguasaha pribumi. Sadar akan adanya simpati yang dirasakan oleh prajurit biasa dan perwira muda terhadap huru-hara anti Cina, maka pimpinan Siliwangi tampak ragu2 memerintahkan pasukannnya untuk bertindak. Kelihatannya penguasaan pihak pimpinan tentara adalah jauh sekali dari meyakinkan dibanding dengan nampak sebelumnya terjadinya huru-hara tsb, dan terdapatkan sepekulasi tentang meluaskan kekurang disiplinan itu di Jawa Barat, yg kiranya juga terdapat di lain-lain daerah. Sementara bukti tentang tidak adanya disiplin dan persatuan di kalangan Angkatan Darat telah menimbulkan tanda tanya terhadap kemampuan untuk menghadapi ketidak puasan massa; maka suatu  issue baru mulai memperoleh saat yang beriwayat. Pada tanggal 31 Juli 1973 pemerintah mengumumkan suatu RUU yang mengatur perkawinan secara Uniform dan mengatur perceraian bagi penganut semua agama. RUU tersebut merupakan titik puncak dari tuntutan organisasi  wanita ber-tahun2 lamanya yang menghendaki jaminan hukum yang tidak dijamin oleh hukum Islam. Tetapi keputusan untuk memajukan RUU tersebut kelihatannya berasal dari Staf Ali Murtopo yang dianggap suatu issue untuk digarap guna meneruskan suatu proses "Sekularisasi" politik Islam. Pengajuan RUU itu segera diikuti oleh penentangan yang hebat dari kaum muslimin. Sedangkan pemimpin-pemimpin  agama mereka bekerja sama satu sama lain dalam menunjukkan bukti bahwa lebih dari selusin pasal RUU bertentangan dengan hukum Islam.
Di Jakarta ratusan demonstran pelajar-pelajar Islam menyerbu dalam ruangan sidang DPR pada waktu Menteri Agama berpidato menerangkan RUU tersebut pada tanggal 27 September dengan akibat bahwa sidang tersebut terhalang selama lebih dari 2 jam. Sementara itu didaerah seperti di Jawa Timur beberapa pimpinan Islam bahkan mulai berbicara dengan istilah "Perang Sabil" terhadap pemerintah. Munculnya pembangkangan dari kalangan sipil terjadi secara tiba-tiba seperti itu telah menempatkan pemerintah pada kedudukan tidak waspada, sementara kapasitas Angkatan Bersenjata untuk menghadapi tantangan tersebut sangat meragukan.Menjelang akhir Oktober suatu rapat mahasiswa yang bertempat di UNIVERSITAS INDONESIA menghasilkan "PETISI 24 Oktober" yang memprotes terhadap pelanggaran hukum, korupsi yang meningkat, penyalahgunaan kekuasaan, kenaikan harga dan pengangguran, dan menuntut diadakannya peninjauan kembali terhadap strategi pembangunan yang hanya menguntungkan golongan kaya. Dalam beberapa minggu berikutnya keresahan mahasiswa berkembang dan ketika Menteri pembangunan dan Kerjasama Belanda yang masih muda dan simpatik, Drs, Pronk tiba di Jakarta pada tanggal 11 November, ia telah disambut oleh demonstrasi mahasiswa yang menamakan diri mereka "Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk Indonesia". Dalam suatu statemen yang disampaikan kepada Pronk mereka itu menyatakan bahwa "Kami tidak merasa bangga dengan bantuan asing dan modal asing dalam bentuk gedung-gedung bertingkat, hotel, Coca-cola, night club dllnya.
Ketika mahasiswa menyerang perjanjian-perjanjian dengan cukong-cukong Cina dan penanam modal Jepang, Soemitro bukan saja menghindarkan dirinya untuk melakukan tindakan refressif, tetapi dalam bulan November ia mengunjungi Kampus Universitas di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dimana dia menjanjikan adanya pola kepemimpinan baru termasuk juga komunikasi dua arah. Kelihatannya dengan sadar Soemitro menjauhkan dirinya dari pemerintah, sementara secara implisit memberi semangat kepada mahasiswa dan pers untuk menyerang kebijaksanaan ASPRI pada waktu yang bersamaan, kelihatannya setelah berkonsultasi dengan kepala BAKIN, Let.Jen Sutopo Juwono, dia mendekati pemimpin2 Islam dan menawarkan untuk merumuskan suatu RUU Perkawinan yang baru, untuk menggantikan RUU yang diajukan sebelumnya dengan dukungan dari Ali Murtopo. Dengan persetujuan dari kalangan perwira lapangan yang bertanggung jawab untuk mencegah/menjegal terjadinya provokasi terhadap masyarakat muslimin, maka rencana-rencana tersebut menjadi dasar dari undang-undang yang segera disahkan dengan dukungan dari pihak Islam, pada akhir bulan Desember.
A.    Mahasiswa sebagai peggerak Malari 1974
Sehari setelah Perdana Menteri Jepang, Tanaka, mendarat di bandar udara Halim Perdanakusuma, ratusan  mahasiswa berunjuk rasa dari kampus Universitas Indonesia di Jalan Salemba ke Universitas Trisaksi di kawasan Grogol, Jakarta. mereka berunjuk rasa anti modal asing, terutama Jepang. Aksi ini merupakan puncak demonstrasi kaum muda sejak pertengahan 1973 yang juga menuntut pembubaran dua lembaga ekstra konstitusional, Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban(Kopkamtib)serta Asisten Presiden (Aspri), mengkritik korupsi di Pertamina, dan memprotespembangunan Taman Mini Indonesia Indah.Peristiwa berawal dari apel ribuan mahasiswa dan pelajar yang berlangsung dari Kampus Universitas Indonesia (UI) di Jalan Salemba menuju Kampus Universitas Trisakti di bilangan Grogol pada tengah hari. Di situ mahasiswa dan pelajar memaklumatkan Apel Tritura 1974, yang meminta pemerintah menurunkan harga-harga, membubarkan aspri (asisten presiden), dan menggantung koruptor-koruptor.
Setelah apel bubar, para mahasiswa dan pelajar itu membakar patung Perdana Menteri (PM) Jepang Kakuei Tanaka. Lalu mereka menuju ke istana dan coba menerobos masuk. Istana ketika itu menjadi tempat pertemuan antara Presiden Soeharto dan PM Kakuei Tanaka, yang bertamu sejak 14 Januari 1974. Entah siapa yang memulai, demonstrasi murni antidominasi ekonomi Jepang di Indonesia itu berubah menjadi kerusuhan massal. Saya yang ketika itu masih SMU melihat sendiri kepala seorang korban tewas di dekat Kampus UI Salemba yang terbelah bagaikan durian ditembus peluru.Namun, pada siang harinya, tiba-tiba Proyek Senen, pabrik Coca Cola,show room Toyota Astra, dan sejumlah tempat di Jakarta dibakar, dirusak, serta dijarah massa. Sebelas orang tewas ditembak dan ratusan korban luka-luka. Ratusan kendaraan buatan Jepang mendadak menjadi bangkai besi gosong. Keesokan pencokokan yang mencapai ratusan orang. Tetapi, ternyata hanya tiga aktivis yang dihadapkan ke meja hijau, yakni Hariman, Syahrir, dan Aini Chalid. Dakwaan terhadap mereka tidak main-main: makar!  Hakim menyatakan mereka bersalah, sehingga harus dibui selama dua sampai empat tahun. Sementara, puluhan tokoh lainnya, seperti Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan Fahmi Idris, ditahan tanpa pengadilan selama satuhingga dua tahun.
Pada petang hari, Proyek Senen praktis hangus dilalap api yang tidak pernah padam sampai pagi esok harinya. Penjarah ada di mana-mana. Mereka mengambil perhiasan emas dan permata, barang-barang elektronik, sampai pakaian atau mebel. Di sepanjang Jalan Kramat Raya, puluhan mobil dibakar massa. Gedung Astra di Jalan Jenderal Sudirman rusak berat dilempari berbagai macam benda. Kerusuhan juga terjadi hampir di sebagian besar jalan di sepanjang Jalan Gajah Mada serta Hayam Wuruk.
Apa yang menarik dari insiden malari ini bukan peristiwa penjarahan dan  pengrusakan  besar-besaran yang terjadi sore itu di Pasar Senen, melainkan fakta yang tersembunyni di balik peristiwa itu sehingga menyebabkan dicopotnya Soemitro sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soeharto.Peristiwa ini disinuyalir merupakan imbas dari persaingan dua jenderal besar yang dekat dengan Presiden Soeharto; yaitu Ali Moertopo sebagai Asistten Pribadi Presiden dan Soemitro sebagaai Pangkopamtib. Jika dilihat latar  belakangnya kedua orang ii memang sudah meimilikirivalitas tersendiri, yang berawal dari tuduhan Soemitro terhadap Ali Moertopo yang hingga saat ini tidak terbukti kebenaranya. Soemitro menuduh Ali Moertopo yang mendirikan GUPI sebagai eks-DITII padahal Ali Moertopo dikenal sangat menentang DITII.
Selain itu, oemitroterhadap Ali Moetopo adalah bahwa kenyataan bahwa Ali Moeropoto sebagai aspri mengurusi bisnis Soeharto yang juga sangat menguntungkan Ali Moertopo, dan membuka celah-celah untuk korupsi, begitu juga dengan modal-modal asing yang masuk ke Indonesia sebagai investor sebagian sahamnya akan menjadi milik presiden dan aspri itu sendiri.Soemitro yang dikenal dekat dengan mahasiswa disinyalir memprovokasi mahasiswa untuk melakukan sebuah demonstrasi karena saat itu mahasiswa dibolehkan untuk berpolitik, hal mengenai penghasutan ini bisa dilihat dari tuntutan mahasiswa yaitu; meminta pemerintah menurunkan harga-harga, membubarkan aspri (asisten presiden), menggantung koruptor-koruptor, mengkritik korupsi di Pertamina, serta anti modal asing. Keterlibatan Soemitro semakin dicurigai karena sebagai pangkopkamtib tidak mugkin Soemtro tidak dapat mengeantisipasi unjuk rasa mahasiswa.
Unjuk rasa yang dilakukan pada pagi hari ini malah berlangsung rusuh di sore hari yang terjadi di  Pasar Senen, terjadi pembakaran, penjarahan,  dan  pengrusakan terhadap beberapa perusahaan milik asing. Beberapa orang mahasiswa dianggap bertanggung jawab terhadap kejadian itu padahal di sore itu sama sekali tidak ada mahasiwa yang datang ke Pasar Senen.Siapa yang melakukan pengrusakan itu dicurigai adalah preman dan tukang becak yang sengaja  dibayar untuk melakukan pengrusakan, disini Ali Moertopo yang di duga membayar para preman dan tukang becak untuk melakukan pegrusakan, bahan adasebuah sumber yang mengatakn Ali Moertopo mengeluarkan uang sebanyak tiga puluh  juta rupiah untukmembayar preman-preman itu.Setelah kejadian itu banyak mahasiswa yang ditangkap dituduh sebagai pelaku pengrusakan dan kerusuhan, Soemitro pun mengundurkan diri dari jabatan pangkopkamtib, dan diberlakukannyya NKK/BKK sehingga mahasiswa tidak lagi boleh mengikuti kegiatan politik karena dikhawatirkan akan ditumpangioleh satu golongan tertrentu yang kan merongrong jalannya pemerintahan
B.     Reaksi Pemerintah Serta Dampaknya Terhadap Masyarakat
Setelah "kecolongan" yang hampir berakibat fatal, maka Presiden Soeharto pada masa selanjutnya sangat selektif memilih pembantu dekatnya. Kemudian kita ketahui, ia melakukan strategi "ajudanisasi", seleksi pemimpin setelah menjadi ajudan presiden. Dari pengalaman bertahun-tahun sebagai ajudan, Soeharto mengetahui persis sikap dan kepribadian orang itu dan setelah itu, baru dipilihnya menduduki jabatan penting. Yang jelas, sang ajudan itu pasti akan loyal kepada sang komandannya.Setelah Malari, Soemitro mengundurkan diri dari jabatan Panglima Kopkamtib, yang diambil alih Soeharto, dan tetap bertahan sebagai Wakil Pangab. Setelah pensiun, Soemitro beberapa kali ditawari jabatan bergengsi, tetapi menolak.Soeharto juga membubarkan lembaga aspri. Ali Murtopo dikembalikan sebagai Wakil Kepala Bakin, begitu juga Sudjono (anggota DPR/MPR), Soeryo (Direktur Utama PT Hotel Indonesia International), dan Tjokropranolo (Sekretaris Militer Presiden).Pangkopkamtib Soemitro terpental dalam peristiwa Malari itu, tetapi kemudian lawannya, yakni Ali Moertopo dan Soedjono Humardani secara berangsur-angsur juga tersisih. Ali Moertopo tidak pernah sampai menduduki Kepala Bakin yang diidamkannya, tetapi kemudian dijadikan Menteri Penerangan dan selanjutnya Wakil Ketua DPA sebelum akhirnya meninggal.
Malari 1974 merupakan koreksi frontal masyarakat (melalui gerakan mahasiswa dan kalangan kampus) yang nyaris berhasil menumbangkan Soeharto, jika Soemitro tidak ragu-ragu pada saat-saat terakhir. Kegagalan itu menyebabkan Soeharto menata kembali semua sistem kendali pemerintahannya dan membuatnya betul-betul tak tergoyahkan. Segala upaya dijalankan untuk mempertahankan dan mengawetkan kekuasaan, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi dari sudut ini, peristiwa 15 Januari 1974 dapat disebut sebagai "arus balik" sejarah Orde Baru.Sebelumnya yang dianggap musuh bersama, barulah PKI dan ormas-ormasnya serta Sukarnoisme. Tetapi setelah Januari 1974, semua golongan yang kritis, baik kiri dan kanan dicurigai (disebut ekstrem kiri dan ekstrem kanan), diawasi dan dijadikan kambing hitam segala kerusuhan.Pasca peristiwa Malari beberapa koran yang dianggap memprovokasi yang mengganggu ketertiban dan keamanan seperti, Harian Nusantara, Mahasiswa Indonesia, KAMI, Indonesia Raya Abadi, Pedoman, Ekspress dan The Jakarta Times dilarang terbit oleh pemerintah. Selain itu pemerintah juga menerapkan kebijakan depolitisasi lewat metode-metode korporasi terhadap organisasi kemahasiswaan dan birokratisasi kampus. Untuk organisasi intra kampus, melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Syarif Thayeb, menerapkan SK 028/U/1974 tentang NKK/BKK ( Normalisasi Kehidupan Kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan ).
Represi dijalankan secara sistematis. Mulai dari masalah domestik yang diatur dengan UU Perkawinan (yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975, kemudian diikuti dengan peraturan yang pada intinya mengarah kepada "pelarangan poligami" bagi PNS). UU Parpol dan Golkar diundangkan 27 Agustus 1975 dengan tujuan mempersulit PNS jadi anggota parpol dan menggiring mereka masuk Golkar. Setelah itu, kehidupan politik disterilkan dari "virus demokrasi" dan "cuci otak" pun dilakukan. Pada Pemilu 1977 sistem kepartaian disederhanakan menjadi hanya 3 partai. Dilakukan Penataran P4 bagi seluruh masyarakat sejak tahun 1978.

DAFTAR PUSTAKA
·         Ricklefs. M. C. (2007). Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta : Serambi.
·         Wuryandari, Ganewati, dkk. (2008). Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah pusaran Politik Domestik. Jakarta : Pustaka Pelajar.


DITERBITKAN PADA 10/10/2013 07:16:00 PM


dan Anda sedang membaca makalah MALARI dengan judul MALARI (MALAPETAKA LIMA BELAS JANUARI). Anda bisa bookmark Website Ajaran Agama Islam ini dengan URL http://islam.infoberguna.com/2013/10/malari-malapetaka-lima-belas-januari.html. See you.... :-) Ajaran Agama Islam

0 blogger-facebook:

Post a Comment