Friday, July 19, 2013

MURNI WAHYUNI/ SI5

Studi mengenai kepemimpinn politik atau elite sudah banyak dilakukan oleh para sarjana politik Barat. Dari tahun 1925-1975 tercatat sebanyak 250 disertasi di Universitas-universitas Amerika Serikat yang mempelajari masalah ini dari berbagai aspek. Diantara mereka adalah Raymond Aron (1950), dengan karangannya "Social Structure and Rulling Class", Harry J. Benda (1960), "Non-Western Intelegensia as Political Elite", T.B Bottore (1964), "Ellites and Society",  dll.
Sebenarnya masalah kepemimpinan atau elite ini sudah ada sejak manusia atau masyarakat terlibat dalam kehidupan berorganisasi, baik organisasi yang sangat sederhana sifat dan bentuknya maupun organisasi modern yang multikompleks seperti negara.
Pareto dianggap sebagai ahli pertama yang berusaha secara eksplisit mengupas persoalan elite atau kepemimpinan. Landasan teorinya ialah asumsi bahwa manusia pada dasarnya tidaklah sama, dalam arti mempunyai perbedaan-perbedaan yang dapat dilihat atau diukur melalui indeks-indeks tertentu seperti kecerdasan, kekayaan, status sosial dan sebagainya. Sebagaimana dengan komoditi sosialnya lainya, Pareto beranggapan bahwa kekuasaan politik (political power) tidaklah terbagi merata. Konsep atau teorinya tentang elite adalah sebagai berikut:
·   Mereka yang disebut elite ialah yang mendapat indeks (skala) di dalam bidang kegiatannya, itulah yang membedakan elite dan non elite
·         Ada dua macam elite, yaitu (1) elite berkuasa dan (2) elite yang tidak yang berkuasa
·         Kekuasaan politik bertalian erat dengan kekuasaan ekonomi. "Apa yang disebut sebagai kelas-kelas atas" biasanya adalah pula kelas-kelas kaya. Kelas-kelas inilah yang membentuk atau menjadi sebuah elite, sebuah aristokrasi.
Sementara itu Mosca dianggap sebagai sarjana yang mengajukan teori yang lebih jelas dan sistematis tentang perbedaan antara elite (yang disebutnya dengan kelas penguasa) dengan non-elite (massa). Teorinya adalah sebagai berikut:
·         Di semua masyarakat (dari yang paling kurang berkembang sampai yang paling maju) dua macam corak atau kelas manusia muncul, yaitu kelas penguasa dan kelas yang dikuasai.
·         Kekuasaan dari golongan penguasa yang terorganisasi tak dapat dilawan oleh mayoritas yang tak terorganisasi
Menurut teori ini, walaupun suatu mayoritas bagaimana besarnya tidak akan dapat melawan pengaruh elite penguasa yang terorganisasi. Sehingga elite senantiasa (dari segi negatifnya) berusaha membuat mayoritas tidak terorganisasi, atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mampu menjadikan dirinya lawan elite yang terorganisasi tersebut. Walaupun masih langka, sudah ada beberapa  studi tentang kepemimpinan di Indonesia. Robert van Niel (1960) misalnya menulis sebuah buku mengenai kepemimpinan di dalam masyarakat Indonesia modern, (1960 yang mempelajari asal usul sosial) dari tokoh-tokoh nasionalis yang muncul sebagai pemimpin-pemimpin Republik yang sudah merdeka. Dari hasil penelitiannya, Beliau menemukan bahwa banyak dari tokoh-tokoh nasionalis kita berasal dari priyayi rendah dan menengah (anak lurah, asisten wedana, demang, wedana, guru atau pegawai lainnya, keluarga pedagang, keluarga ulama, atau keluarga menengah lainnya. Hal itu kini sudah semakin terungkap melalui buku-buku riwayat hidup dan artikel –artikel tentang para pemimpin itu yang sekarang mulai banyak beredar seperti tentang Soekarno, Hatta, Syahrir, Natsir, Ali Sastroamidjojo, Wilopo, Tan Malaka, dan Ahmad Subardjo. Dalam tahun 1966, Sulaeman Sumardi menulis artikel berjudul "Some aspect of the Social Origins of the Indonesians Political Decision Maker", yang mempelajari asal usul dan latar belakang sosial anggota-anggota parlemen, para menteri dan pegawai tinggi pada zaman itu. (Eddy Kurniadi, 1991 : 234-236)
            Memang banyak karangan buku tentang banyaknya tokoh nasionalis kita yang kebanyakan berasal dari kalangan abangan dan santri, bahkan hingga sekarang. Hal ini sangat menarik, mengingat perbedaan latar belakang sosial dan kebudayaan dapat memainkan peranan dalam tubuh politik Indonesia. Kalau diteliti proses perkembangan kepemimpinan Indonesia sejak merdeka hingga sekarang akan nampak beberapa hal yang menarik perhatian, diantaranya:
1.      Dengan jelas dapat dilihat telah terjadinya transportasi atau sirkulasi dalam elite atau kepemimpinan Indonesia, walaupun prosesnya tidak selalu berjalan dengan tenang dan damai. Dalam proses transformasi itu, mereka yang disebut elite politik sipil (tokoh-tokoh partai) mengalami proses kemerosotan dalam kekuasaan politik. Di lain pihak, tokoh militer, birokrat dan teknokrat. Golongan pengusaha nampak belum begitu banyak memainkan peranan.
2.      Di zaman apa yang disebut sebagai Demokrasi Liberal sistem kepemimpinan atau elite yang berlaku bersifat pluralistis. Tetapi persaingan yang amat tajam diantara para anggota elite sendiri, yang kadang-kadang menjurus pada anarkisme, telah menyebabkan sistem demokrasi itu lumpuh. Persaingan-persaingan yang hebat dan tajam itu antara lain disebabkan oleh adanya pertentangan ideologi yang tidak sehat, rasa saling curiga dan perangai mau benar dan menang sendiri.
3.      Masa Demokrasi Terpimpin mulailah terjadi proses kemerosotan peranan politikus sipil, antara lain karena kekuasaan politik boleh dikatakan dikontrol oleh almarhum Presiden Soekarno. Pada waktu itu ABRI juga sudah mulai masuk dalam struktur kekuasaan. Perkembangan yang terjadi selama Demokrasi Terpimpin seperti penyalahgunaan kekuasaan, penyimpangan dari konstitusi atau aturan permainan yang berlaku, memperlihatkan proses dekadensi dalam kepemimpinan. Barangkali itu  merupakan salah satu faktor penting mengapa pemerintahan Orde Lama akhirnya terguling.
4.      Pada waktu Orde Baru, muncul para elite politik dan tokoh-tokoh politik yang ada nampak semakin kehilangan pamornya di masyarakat. Antara lain mungkin sebagai akibat dari proses dekaden, maka mereka pun kehilangan kredibilitasnya. Dapatlah dimengerti kalau ABRI kemudian muncul sebagai kekuatan politik dominan dan utama.
5.      Keinginan Orde Baru untuk menggalakkan pembangunan telah mengundang kaum birokrat dan teknikrat ke dalam lingkaran kekuasaan bersama ABRI. Masuknya mereka kedalam golongan elite berkuasa terutama disebabkan oleh kebutuhan fungsional terhadap tenaga-tenaga ahli yang terdidik dan berpengalaman. Oleh karena fungsinya, terutama kaum teknokrat, mereka menjadi salah satu elite strategis yang dibutuhkan oleh pembangunan.
6.      Selama Orde Baru ini faktor pendidikan merupakan salah satu ukuran yang penting dalam proses merekrut anggota-anggota elite baru.

Keadaan tersebut memaksa beberapa kalangan terus "mengejar" gelar kesarjanaan sehingga menjadi "golongan bertitel sarjana" yang oleh kalangan lain dianggap sebagai suatu bentuk "feodalisme" baru. Dan perkembangan dari pembangunan mulai tampak hasilnya dalam dekade 70-an dan 80-an dan menimbulkan berbagai permasalahan baru baik dalam hal ekonomi maupun konflik-konflik sosial, dimana banyak golongan tidak mampu tidak mendapatkan hak yang semestinya didapatkan.

Sumber: Eddy Kurniadi. 1991. Peranan Pemuda dalam Pembangunan Politik di Indonesia (Analisis studi berdasarkan pendekatan sejarah dan sosio-kultural). Bandung : Penerbit Angkasa Bandung




           


EmoticonEmoticon