Thursday, September 19, 2013

Guswita putri/PIS

Pada tahun 1976 Timur Timor berintegrasi dengan Indonesia dan menjadi provinsi ke-27. Timor timur adalah daerah bekas jajahan Portugal. Proses penyatuan bermula dari perubahan sikap politik pemerintah Portugal. Setelah Jendral Antonio de Spinola berhasil menggulingkan P.M Caetano pada tahun 1974, pemerintah Portugal memberikan kemerdekaan  kepada daerah-daerah jajahannya. Perubahan tersebut membuka kesempatan Timor Timur untuk menentukan masa depannya. Timor Timur diperbolehkan mendirikan partai politik. Partai politik tersebut adalah UDT, Fretilin dan Apodeti.
Arah perjuangan ketiga partai tersebut berbeda dalam menentukan masa depan Timor Timur. Partai UDT mengiginkan otonomi luas dan Timor Timur menjadi bagian federasi Portugal, partai Fretelin menghendaki Tomor Timur menjadi Negara merdeka yang berdiri sendiri, sedangkan partai Apodeti mengiginkan bergabung dengan Indonesia. Adanya perbedaan kepentingan tersebut mengakibatkan munculnya perang saudara. Dalam perang saudara ini di menangkan oleh Fretelin. Fretelin memproklamasikan berdirinya sebuah Republik Demokrasi Timor Timor pada tanggal 28 November 1975. Sikap Fretilin tersebut kemudian di tandingi partai lainnya dengan menyatakan Proklamasi Balibo pada tanggal 30 November 1975. Pernyataan dalam proklamasi Balibo berisi keinginan untuk berintegrasi dengan NKRI.
Pada tanggal 7 Desember 1975 kota Dili berhasil di duduki oleh pendukung integrasi yang mendapat bantuan dari Indonesia melalui Operasi Seroja. Sebelum rancangan Timor Timur di buat, terlebih dahulu delegasi Indonesia berangkat ke Timor Timur untuk mengetahui rakyat Timor Timur. Baru kemudian di susun rancangan Undang-Undang penyatuan Timor Timur pada tanggal 17 juli 1976. Timor Timur menjadi Provinsi ke-27 dan di kukuhkan melalui Tap. MPR/MPRRI/No,VI/1978 tanggal 22 Maret 1978.
Dalam perkembangan selanjutnya, bergabungnya Timor Timur sebagai Provinsi termuda Republik Indonesia dianggap sebagian pihak tidak membawa perbaikan yang cukup berarti. Pembangunan yang dilakukan masih tertinggal dari provinsi lainnya. Pada masa Reformasi, desakan agar Timor Timur merdeka semakin kuat.
 Pada masa pemerintahan presiden B.J Habibie pemerintah mengeluarkan opsi terhadap Timor Timur pada tanggal 3 Februari 1999. Opsi pertama berisi menerima otonomi khusus yang berarti tetap berintegrasi dengan Indonesia. Opsi kedua berisi menolak otonomi khusus yang berarti Timor Timur lepas dari Indonesia. Opsi mengenai Timor Timur dari Pemerintah Republik Indonesia ditindak lanjuti dengan pembicaraan antara Indonesia, Portugal dan PBB. Jejak pendapat di saksikan oleh misi PBB yaitu United Nations Mission In East Timor (UNAMET). Akhirnya pada tanggal 20 mei 2002 Timor Lorosae dinyatakan merdeka dengan presiden pertamanya Zanana Gusmao.
Daftar Pustaka
Widiastuti,Sri.2006.Sejarah SMA/MA kelas XII Program IPS.Jawa Tenggah:Viva Pakarindo
Matroji.2008.Sejarah 3 SMA/MA Kelas XII Program IPS. Jakarta:Bumi Aksara
Badrika, I Wayan.2005. Sejarah Untuk SMA Kelas XII Program IPS.Jilid 3.Jakarta:Erlangga                 


EmoticonEmoticon