Saturday, September 21, 2013

DHEVA EKA PUTRA / PIS

PEMILU 1955 : EKSPERIMEN DEMOKRASI PARLEMENTER
            Giovanni Sartori (1976), dalam bukunya Parties and Party System : A Frame Work for Analysis, mengajukan tesis, system kepartaian sejajar dengan perkembangan masyaraka dari tradisional ke modern. Dua kendala utama dijadikan acuan yang dapat menggerakkan evolusi system kepartaian itu, yakni kuatnya peran ideologi dan heterogenitas kelompok masyarakat. Secara alamiah masyarakat akan bergerak dalam dimensi linier dari system kepartaian, automized, polarized plurarism, moderate plurarism, two party, predominant party, hegemonic party, akhirnya single party. Sementara Mouris Duverger, membagi dalam bentuk numeric, seperti system multipartai, system dwipartai, dan system partai tunggal.
            Pendapat Sartori dan Duverger kiranya dapat dipakai untuk menjelaskan evolusi kepartaian Indonesia sejak munculnya Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Dalam Maklumat disebutkan :
Berhubung Dengan Usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat Kepada Pemerintah, Supaya Diberikan Kesempatan Kepada Rakyat Seluas-Luasnya Untuk Mendirikan Partai-Partai Politik, Dengan Restriksi Bahwa Partai-Partai Politik Itu Hendaknya Memperkuat Perjuangan Kita Mempertahankan Kemerdekaan Dan Menjamin Keamanan Masyarakat, Pemerintah Menegaskan Pendiriannya Yang Telah Diambil Beberapa Waktu Yang Lalu, Bahwa:
·         Pemerintah Menyukai Timbulnya Partai-Partai Politik Karena Dengan Adanya Partai-Partai Itulah Dapat Dipimpin Ke Jalan Yang Teratur Segala Aliran Paham Yang Ada Dalam Masyarakat.
·         Pemerintah Berharap Supaya Partai-Partai Politik Itu Telah Tersusun, Sebelum Dilangsungkannya Pemilihan Anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat Pada Bulan Januari 1946.

Sesudah keluar Maklumat itu, secara resmi berdirilah beberapa partai – partai politik yang secara garis besarnya dapat dikelompokkan kedalam tiga basis ideologi :
1.      Berbasis Ideologi Keagamaan
2.      Berbasis Ideologi Kebangsaan
3.      Berbasis Ideologi Marxis-Sosialis dan Komunisme-Leninisme (Pranarka, 1985 : 100 – 128)
Sesuai Tujuannya, Pemilu 1955 Dibagi Menjadi Dua Tahap, Yaitu:
  • Tahap Pertama Adalah Pemilu Untuk Memilih Anggota MPR. Tahap Ini Diselenggarakan Pada Tanggal 29 September 1955, Dan Diikuti Oleh 29 Partai Politik Dan Individu,
  • Tahap Kedua Adalah Pemilu Untuk Memilih Anggota Konstituante. Tahap Ini Diselenggarakan Pada Tanggal 15 Desember 1955.
Dalam Pemilu 29 September 1955 untuk memilih DPR dan DPRD itu, tercatat sekitar 37.875.299 (87,65%) pemilih dari 43.104.464 warga yang berhak memilih dan menggunakan hak pilihnya ke tempat pemungutan suara (TPS).
Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi MPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen), Masyumi 57 kursi MPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen), Nahdlatul Ulama 45 kursi MPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen), Partai Komunis Indonesia 39 kursi MPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (2,89 persen).
Partai-partai lainnya, mendapat kursi di bawah 10. Seperti PSII (8), Parkindo (8), Partai Katolik (6), Partai Sosialis Indonesia (5). Dua partai mendapat 4 kursi (IPKI dan Perti). Enam partai mendapat 2 kursi (PRN, Partai Buruh, GPPS, PRI, PPPRI, dan Murba). Sisanya, 12 partai, mendapat 1 kursi (Baperki, PIR Wongsonegoro, PIR Hazairin, Gerina, Permai, Partai Persatuan Dayak, PPTI, AKUI, PRD (bukan PRD modern), ACOMA dan R. Soedjono Prawirosoedarso).
DPR
No.
Partai
Jumlah Suara
Persentase
Jumlah Kursi
1.
8.434.653
22,32
57
2.
7.903.886
20,92
57
3.
6.955.141
18,41
45
4.
6.179.914
16,36
39
5.
1.091.160
2,89
8
6.
1.003.326
2,66
8
7.
770.740
2,04
6
8.
753.191
1,99
5
9.
541.306
1,43
4
10.
483.014
1,28
4
11.
242.125
0,64
2
12.
224.167
0,59
2
13.
219.985
0,58
2
14.
206.161
0,55
2
15.
200.419
0,53
2
16.
199.588
0,53
2
17.
178.887
0,47
1
18.
Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro
178.481
0,47
1
19.
154.792
0,41
1
20.
149.287
0,40
1
21.
146.054
0,39
1
22.
114.644
0,30
1
23.
85.131
0,22
1
24.
81.454
0,21
1
25.
77.919
0,21
1
26.
72.523
0,19
1
27.
64.514
0,17
1
28.
R.Soedjono Prawirisoedarso
53.306
0,14
1
29.
Lain-lain
1.022.433
2,71
-
Jumlah
37.785.299
100,00
257
Konstituante
No.
Partai/Nama Daftar
Jumlah Suara
Persentase
Jumlah Kursi
1.
Partai Nasional Indonesia (PNI)
9.070.218
23,97
119
2.
Masyumi
7.789.619
20,59
112
3.
Nahdlatul Ulama (NU)
6.989.333
18,47
91
4.
Partai Komunis Indonesia (PKI)
6.232.512
16,47
80
5.
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
1.059.922
2,80
16
6.
Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
988.810
2,61
16
7.
Partai Katolik
748.591
1,99
10
8.
Partai Sosialis Indonesia (PSI)
695.932
1,84
10
9.
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
544.803
1,44
8
10.
Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
465.359
1,23
7
11.
Partai Rakyat Nasional (PRN)
220.652
0,58
3
12.
Partai Buruh
332.047
0,88
5
13.
Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)
152.892
0,40
2
14.
Partai Rakyat Indonesia (PRI)
134.011
0,35
2
15.
Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)
179.346
0,47
3
16.
Murba
248.633
0,66
4
17.
Baperki
160.456
0,42
2
18.
Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro
162.420
0,43
2
19.
Grinda
157.976
0,42
2
20.
Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)
164.386
0,43
2
21.
Persatuan Daya (PD)
169.222
0,45
3
22.
PIR Hazairin
101.509
0,27
2
23.
Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)
74.913
0,20
1
24.
AKUI
84.862
0,22
1
25.
Persatuan Rakyat Desa (PRD)
39.278
0,10
1
26.
Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)
143.907
0,38
2
27.
Angkatan Comunis Muda (Acoma)
55.844
0,15
1
28.
R.Soedjono Prawirisoedarso
38.356
0,10
1
29.
Gerakan Pilihan Sunda
35.035
0,09
1
30.
Partai Tani Indonesia
30.060
0,08
1
31.
Radja Keprabonan
33.660
0,09
1
32.
Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI)
39.874
0,11
1
33.
PIR NTB
33.823
0,09
1
34.
L.M.Idrus Effendi
31.988
0,08
1
35.
Lain-lain
426.856
1,13
-
Jumlah
37.837.105
514
Kesimpulan
            Dari Hasil Pemilu 1955 Dapat Dikatakan Bahwa Partai Yang Berorientasi Kebangsaan (PNI) Menjadi Pemenang Dan Mengalahkan Partai Berideologi Keagamaan (Masyumi-NU) Dan Partai Berideologi Marxisme-Leninisme (PKI). Namun Pemilu 1955 Tidak Dilanjutkan Sesuai Jadwal Pada Lima Tahun Berikutnya, 1960. Hal Ini Dikarenakan Pada 5 Juli 1959, Dikeluarkan Dekret Presiden Yang Membubarkan Konstituante Dan Pernyataan Kembali Ke UUD 1945.
Kemudian Pada 4 Juni 1960, Soekarno Membubarkan DPR Hasil Pemilu 1955, Setelah Sebelumnya Dewan Legislatif Itu Menolak RAPBN Yang Diajukan Pemerintah. Presiden Soekarno Secara Sepihak Melalui Dekret 5 Juli 1959 Membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) Dan MPR Sementara (MPRS) Yang Semua Anggotanya Diangkat Presiden.
DAFTAR PUSTAKA
Pranarka, A.M.W. 1985. Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila. Jakarta : CSIS
Puspoyo, Wijanarko. 2012. Dari Soekarno Hingga Yudhoyono, Pemilu Indonesia 1955 – 2009. Solo : PT Era Adicitra Intermedia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilu_1955 (Diakses Pada 17 September 2013)


EmoticonEmoticon