Wednesday, October 9, 2013

EGI SEPTIA WINDARI / PIS

Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) yang kita miliki bercirikan sistem pemerintahan demokrasi liberal dan dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyrakat Indonesia. Kegagalan Konstituante dalam menetapkan UUD membawa Indonesia ke krisis ketatanegaraan karena ketiadaan pijakan hukum yang mantap.
Di lain pihak, situasi politik dalam negeri sangat kacau dan semakin buruk. Di berbagai daerah terjadi sejumlah pemberontakan yang semakin bertambah gawat, bahkan menjurus menuju gerakan separatisme. Konflik antar partai politik pun menggannggu stabilitas nasional. Partai-partai dalam parlemen saling berbeda pendapat dan sulit untuk dipertemukan.
Beragam gejala distruktif tersebut mendorong presiden mengeluarkan Keputusan Presiden RI no.75/1959 yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ii dikeluarkan untuk menyelesaikan beragam permasalahan negara yang semakin kritis dan untuk menyelamatkan negara.  Dekret Presiden 5 Juli 1959 berisi :
a.       Pembubaran konstituante
b.      Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya UUD 1945
c.       Pembentukan MPRS dan DPAS
Keluarnya dekret ini disambut rakyat dengan gembira karena mereka telah lama mendambakan stabilitas politik. Mahkamah agung pun mengkukuhkan dekret dengan mengeluarkan fatwanya. KSAD meminta TNI-AD untuk mengamankan dekret tersebut. Akhirnya, pada tanggal 22 juli 1959 DPR menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan UUD 1945 secara aklamasi. Kabinet djunada dibubarkan pada tanggal 9 juli 1959 diganti dengan kabinet kerja yang dipimpin oleh presiden Soekarno yang bertindak sebagai Perdana Menteri.
Kekuasaan kini berada ditangan presiden Soekarno sepenuhnya. Presiden Soekarno menciptakan suatu ideologi nasional yang mengharapkan seluruh warga negara memberi dukungan kesetiaan kepadannya. Pancasila pun dilengkapi dengan serangkaian doktrin seperti Manipol-Usdek dan Nasakom. Presiden Soekarno pun menjelaskan alasan dikeluarkannya dekret saat pidato kenegaraan presiden pada ulang tahun kemerdekaan RI 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Naskah pidato ini kemudian dijadikan manifesto politik Indonesia.
Presiden Soekarno menilai demokrai barat bersifat liberal tidak dapat menciptakan kestabilan politik, sistem ini menyebabkan tidak terbentuknya pemerintahan kuat untuk menbangun Indonesia. Presiden pun menata kehidupan partai politik di Indonesia karena partai dianggap sebagai sebuah penyakit yang lebih parah daripada perasaan kesukuan dan kedaerahan. Sehingga partai-partai yang berjumlah 40 partai pun ditekan dan dibubarkan oleh presiden.
Dekret Presiden 5 Juli 1959 memiliki dampak positif dan negatif , contoh dampak positif dari dekret ini yaitu :
1.      Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis berkepanjangan
2.      Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara (DPAS)
3.      Memberi pedoman yang jelas yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara.
Dampak negatif dari dekret yaitu :
1.      Memberikan kekuasaan yang besar pada presiden,MPR dan lembaga tinggi negara
2.      Memberi peluang bagi milite untuk terjun dalam bidang politik.

SUMBER :
Djaja. Wahjudi,2010. Sejarah program ilmu pengetahuan sosial untuk SMA/MA, Klaten : Intan Pariwara


EmoticonEmoticon